KATADATA – Reformasi di bidang perpajakan dinilai akan menemukan arah yang tepat dengan ditunjuknya Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Sebagai mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, dia memahami seluk beluk internal Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta mengetahui apa yang dibutuhkan institusi itu ke depan.
“Darmin merupakan salah satu Dirjen Pajak terbaik yang pernah ada di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) saat dihubungi Katadata, Rabu (12/8).
Semasa menjabat, Darmin berhasil meletakkan fondasi reformasi perpajakan, yakni meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap Ditjen Pajak, meningkatkan profesionalitas aparat pajak, serta melakukan modernisasi kantor pajak.
“Dengan kemampuan personalnya, Darmin dapat menyeimbangkan kebijakan antara kebutuhan wajib pajak dan target penerimaan negara,” kata Prastowo. (Baca: Target Ambisius, Kebijakan Pajak Jadi Tak Matang)
Menurut dia, Darmin memiliki bekal untuk menata sektor perpajakan. Saat ini ada dua isu penting di bidang perpajakan, yakni dari aspek keadilan dan pemerataan. Apalagi Presiden Joko Widodo telah menargetkan kenaikan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 16 persen pada 2019.
Dari aspek keadilan, terkait dengan upaya mendorong penerimaan melalui peningkatan jumlah wajib pajak. Persoalannya, kata Prastowo, banyak orang kaya yang belum tersentuh menjadi wajib pajak. Di samping itu, pemerintah perlu mendorong terjadinya pemerataan perpajakan. Bahwa bukan cuma mengejar penerimaan tapi juga pajak sebagai wahana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
“Agar efektif, Presiden sebaiknya merevitalisasi peran Menko Perekonomian, sehingga Darmin bisa lebih fokus, terarah, dan substansial melakukan reformasi. Apalagi ada rencana mengubah Ditjen Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak yang terpisah dari Kementerian Keuangan,” tutur dia. (Baca: Tiga Masalah Utama Ekonomi yang Akan Dibereskan Darmin Nasution)
Di tempat terpisah, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritik keputusan Presiden yang memilih Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian. Menurut dia, ada permasalahan yang melibatkan Darmin semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak, di antaranya kasus keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan.
“Saya ingin Presiden Jokowi memilih figur yang bersih dan punya kredibilitas tinggi untuk masuk dalam jajaran Kabinet Kerja,” kata mantan asisten Dirjen Pajak Hadi Poernomo itu.
Selain itu, Misbakhun menuding Darmin telah melakukan pelanggaran prosedur dengan mengabulkan kasus keberatan PT Halliburton Indonesia. “Ada apa dibalik dikabulkannya keberatan perusahaan penanaman modal asing dari Amerika tersebut?” kata politikus Partai Golkar itu.
Prastowo mengatakan apa yang dituduhkan Misbakhun tersebut sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2009, sehingga lembaga itu yang mesti segera memberikan pernyataan.
“Kalau soal SAT atau Gayus, saya kira pertanyaan harus ditujukan kepada penyidik,” kata dia. “Mengabulkan keberatan tidak selalu pidana, ada diskresi yang dilindungi UU.”
Sumber : Darmin Dituntut Menjadi Penunjuk Arah Reformasi Pajak
Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :
Kinerja IHSG Terburuk di Asia Pasifik
Pemerintah Akan Kurangi Ekspor Minyak dan Gas Bumi
Lima Wajah Baru di Kabinet Jokowi
Katadata on Facebook | Twitter | Google +
via Katadata.co.id
0 comments:
Post a Comment