ExxonMobil Harus Lunasi Kewajiban sebelum “Hengkang” dari Aceh

KATADATA – Kalau tak ada aral melintang, ExxonMobil Oil Indonesia akan resmi mengalihkan tiga aset minyak dan gas bumi (migas) miliknya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada PT Pertamina (Persero) pada 1 Oktober nanti. Namun, sebelumnya, perusahaan migas multinasional asal Amerika Serikat (AS) itu harus melunasi semua kewajibannya kepada negara.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto meminta ExxonMobil melunasi semua kewajibannya, termasuk utang-utangnya, agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. "Yang terbaik seharusnya Exxon membayar kewajiban sebelum diambil alih Pertamina, biar clean and clear," katanya kepada Katadata, Selasa (29/9).

Menurut sumber Katadata di lingkungan Kementerian ESDM, ExxonMobil masih memiliki kewajiban kepada negara yaitu kelebihan pembayaran biaya pengembalian atau cost recovery. Nilainya mencapai US$ 80 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun. Cost recovery itu merupakan klaim biaya para pengacara di kantor pusat Exxon di Amerika.

Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyetujui penggantian biaya itu masuk dalam cost recovery. Alhasil, ExxonMobil diminta mengembalikan biaya tersebut kepada negara.

Namun, Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto mengaku tidak mengetahui secara persis mengenai tagihan kelebihan cost recovery tersebut. Dia juga tidak mengetahui, apakah kewajiban tersebut sudah dibayarkan kepada negara.

Menurut Erwin, hak dan kewajiban pengambilalihan tiga aset migas di Aceh tersebut sudah dibicarakan dengan pihak Pertamina dan sudah mencapai kesepakatan. Tapi, dia masih enggan membahas siapa pihak yang akan membayar kewajiban tersebut. "Saya tidak tahu detail. Tapi itu bagian dari deal," katanya.

Sementara itu, manajemen Pertamina juga tidak mau berkomentar banyak mengenai pengambilalihan aset-aset itu. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengaku tidak bisa berbicara banyak karena terikat perjanjian bisnis. Apalagi, saat ini masih tahap finalisasi. “Informasinya terikat confidentiality agreement," imbuhnya.

(Baca: Bulan Depan, Pertamina Kuasai Tiga Aset Migas Exxon di Aceh)

Seperti diberitakan Katadata sebelumnya, ExxonMobil melego kepemilikan sahamnya di Blok B dan Blok NSO kepada Pertamina. Selain itu, melego sahamnya di PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL). Di perusahaan operator kilang gas alam cair (LNG) Arun yang berdiri tahun 1974 tersebut, ExxonMobil memiliki 30 persen saham. Adapun Pertamina mengempit 55 persen saham dan sisanya sebanyak 15 persen dimiliki oleh konsorsium Japan-Indonesia LNG Company (JILCO).

Blok B tercatat memiliki cadangan minyak sebesar 3.343 million stock tank barrels (MTSB) dan cadangan gas sebesar 104 miliar kaki kubik (Billions of Standard Cubic Feet/BSCF). Sedangkan Blok NSO memiliki cadangan minyak sebesar 272 MTSB dan cadangan gas 92 BSCF.

(Baca: Ambil Alih Blok Migas di Aceh, Pertamina Siap Tampung Pekerja Exxon)

Langkah Pertamina mencaplok Blok B dan Blok NSO menuai sorotan lantaran kontrak pengelolaan dua blok migas tersebut oleh Exxon sebenarnya akan berakhir tahun 2018. Jadi, tiga tahun lagi, aset migas itu otomatis akan kembali menjadi aset negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  35/2015 tentang sektor hulu migas, Pertamina mendapatkan prioritas dalam pengelolaan semua blok migas yang telah habis masa kontraknya. Jadi, kalau mau sabar menunggu tiga tahun lagi, Pertamina bisa mendapatkan Blok B dan Blok NSO di Aceh itu secara gratis.

Sumber : ExxonMobil Harus Lunasi Kewajiban sebelum “Hengkang” dari Aceh

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Kilang TPPI Beroperasi, Pertamina Bisa Hemat Dolar 15 Persen

Pemerintah Diminta Terbuka Soal Pinjaman Cina ke Bank BUMN

Dua Regulasi Baru Dinilai akan Berdampak Negatif ke Sektor Hulu Migas

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata.co.id