Pemerintah Pastikan Tetap Akan Bangun Kereta Cepat

KATADATA – Pemerintah tetap akan membangun jaringan kereta cepat atau high speed rail (HSR) yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Namun, tingkat kecepatannya diturunkan dari sebelumnya 350 kilometer per jam (km/jam) menjadi 250 km/jam.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penegasan bahwa pemerintah akan melanjutkan proyek tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan bagi calon investor yang ingin menanamkan modalnya untuk pembangunan infrastruktur di tanah air.  

“Pokoknya sekarang namanya kereta cepat, tapi yang mana ya nanti saja kalau kerangka acuannya sudah dibuat. Yang begitu-begitu kan nanti kalau salah pengertian, nanti kami dibilang tidak terbuka,” kata Darmin seusai bertemu dengan Duta Besar Jepang di kantornya, Jakarta, Rabu (23/9). (Baca: Investasi Kereta Menengah Jakarta–Bandung Maksimal Rp 30 Triliun)

Dia juga menegaskan, bahwa pembiayaan proyek ini nantinya tidak melibatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik langsung maupun tidak langsung. Proyek ini pun tidak akan ada penjaminan dari pemerintah. Adapun skemanya akan menggunakan business to business (B to B). Sekarang, kerangka acuannya masih dalam pembahasan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Setelah Presiden mengambil keputusan, pada waktu itu spesifik sekali mengatakan kereta cepat 350 km/jam tidak jadi. Yang jadi adalah yang 200 km/jam,” ujar dia. (Baca: Menteri BUMN Tetap Lanjutkan Proyek Kereta Cepat)

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki menemui Darmin untuk membahas kelanjutan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pertemuan ini berlangsung sejak pukul 14.00 WIB, dan dia keluar dari ruangan Menko Perekonomian pada 15.00 WIB. Saat ditemui wartawan, dia enggan memberikan pernyataan perihal pertemuan tersebut.

Pemerintah pada 4 September lalu menolak proposal pembangunan jaringan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan Jepang dan Cina. Pemerintah menilai, infrastruktur ini belum dibutuhkan dan dikhawatirkan tidak akan berfungsi secara maksimal. Salah satu alasan adalah tingkat kecepatan maksimum hingga 300 km/jam tidak akan efektif karena jarak kedua kota hanya 150 km.

Sumber : Pemerintah Pastikan Tetap Akan Bangun Kereta Cepat

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

PLN Ikut Kecipratan Dana Subsidi Biodiesel Mulai Bulan Depan

Terganjal RTRW, Proyek Tol Trans Sumatera di Riau Terlambat

Operasi 15 Kontraktor Migas di Hutan Konservasi Belum Berizin

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata.co.id