Pertamina dan PGN Dapat Tugas Mengoperasikan Jaringan Gas

KATADATA – Pemerintah menugaskan pengoperasian jaringan gas bumi untuk rumah tangga kepada badan usaha milik negara (BUMN). Sebelumnya pengoperasian jaringan gas tersebut dilakukan melalui lelang terbuka, swasta pun bisa ikut tender tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan BUMN yang akan mendapatkan penugasan tersebut yakni PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT Pertamina (Persero). Pembagiannya berdasarkan kesiapan dari masing-masing BUMN.

"Keduanya dapat penugasan. Pembagiannya tergantung siapa yang lebih siap baik dari sisi pasokan maupun jaringan untuk mengalirkan gas," kata dia kepada Katadata, Selasa (28/7).

(Baca: Menteri ESDM: Pertamina dan PGN Layak Jadi Badan Penyangga Gas)

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 20 Tahun 2015 yang diterbitkan pada 6 Juli lalu. Aturan ini sekaligus mencabut Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2009 tentang tata cara pengoperasian jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun pemerintah.

Awalnya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2009, penawaran pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dilaksanakan melalui lelang pengoperasian jaringan gas (jargas). Jika dalam lelang tersebut tidak ada badan usaha yang berminat atau tidak ada yang memenuhi syarat, Menteri ESDM akan melakukan penunjukan langsung.

Dengan peraturan yang baru ini, Menteri ESDM secara langsung menugaskan BUMN mengoperasikan jaringan gas yang dibangun pemerintah. Hal ini diharapkan dapat mempercepat program diversifikasi energi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas di sektor rumah tangga. Ketentuan ini juga bisa mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah.

Nantinya, Pertamina dan PGN yang mendapat penugasan wajib mengusulkan harga jual gas bumi untuk rumah tangga kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Usulan harga ini disesuaikan dengan wilayah penugasan yang didapat.

Pemerintah juga mewajibkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menjamin ketersediaan pasokan gasnya. Harga gas yang dipasok pun sudah ditetapkan sebesar US$ 4,72 per MMBTU untuk harga di well-head (kepala sumur). Harga berlaku tetap sesuai perjanjian kontrak.

Dalam mengoperasikan jaringan gas tersebut, Pertamina dan PGN wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMN ini juga wajib melakukan perencanaan untuk proses alih operasi dan alih kelola jaringan gas ini. Nantinya Pertamina dan PGN juga wajib melaporkan ke Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM setiap tiga bulan mengenai realisasi volume penyediaan dan pendistribusian gas bumi.

Ketentuan mengenai penugasan kepada Pertamina dan PGN ini diatur dalam dua keputusan menteri ESDM yang baru saja diterbitkan hari ini. Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3337 K /12/MEM/2015 Perusahaan Gas Negara mendapat penugasan ke 11 wilayah :