Menteri Rini: Pemerintah Cuma Jamin Kepastian Hukum Kereta Cepat

KATADATA - Meski pembangunannya telah diresmikan Presiden Joko Widodo, megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terbelit kontroversi berkepanjangan. Faktor utama yang paling memantik kontroversi adalah kejelasan jaminan pemerintah atas proyek senilai US$ 5, 5 miliar atau sekitar Rp 77 triliun tersebut.

Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menegaskan, pemerintah melalui kementerian yang dipimpinnya tak pernah memberikan jaminan dalam bentuk apapun terkait dengan aspek finansial megaproyek kereta cepat itu. “Kereta cepat itu tidak ada jaminan untuk utangnya, ” katanya dalam acara diskusi bertajuk “Sinergi BUMN Menjawab Tantangan dan Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN”, di Jakarta, Senin (1/2).

Hal itu mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Menurut Rini, beleid bertanggal 6 Oktober 2015 itu memuat sikap pemerintah yang tidak memberikan jaminan finansial terkait pinjaman maupun anggaran untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Apalagi, menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Artinya, lanjut dia, Kementerian BUMN bisa ...

Selengkapnya : Menteri Rini: Pemerintah Cuma Jamin Kepastian Hukum Kereta Cepat

via Katadata.co.id