Jokowi Pastikan Pencairan Anggaran 2016 Mulai Awal Januari

KATADATA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui tingkat penyerapan anggaran pemerintah tahun ini berjalan lambat. Dia memastikan hal ini tidak akan terulang tahun depan. Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 akan mulai dilakukan memasuki awal tahun depan.

Menurut Jokowi, lambatnya penyerapan tahun dikarenakan pencairan anggaran yang baru bisa dicairkan pada bulan April. Dia mengaku pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa karena runtutan proses penganggaran yang sangat padat.

Jokowi baru dilantik menjadi Presiden pada Oktober tahun lalu. Dia tidak mengikuti proses pembahasan APBN 2015, makanya setelah dilantik pemerintahannya langsung mengajukan perubahan APBN. APBN-P 2015 pun baru disahkan pada Februari. Masalah lainnya adalah perubahan nomenklatur kementerian yang membuat pencairan anggaran sulit dilakukan. Ini membuat penyerapan belanja anggaran dalam setengah tahun pertama 2015 baru mencapai 33 persen.

Jokowi memastikan hal ini tidak akan terulang tahun depan. Saat ini pemerintah sudah mulai melakukan percepatan anggaran tahun depan dengan memulai pembahasan APBN 2016 saat ini bersama DPR. Harapannya DPR bisa segera mengesahkan Undang-Undang APBN 2016 pada bulan depan.

“Begitu APBN 2016 disetujui DPR bulan Agustus, Oktober lelang (proyek pemerintah) sudah dimulai. Kontrak proyek ini ditandatangani 1 Januari. Begitu tandatangan uangnya langsung cair, sehingga pengeluaran pemerintah dimulai awal Januari. Itu yang akan kami lakukan,” ujar Jokowi saat silaturahmi dengan dunia usaha bertema "Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi" di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7).

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution mengatakan perkembangan produksi dan investasi di dalam negeri sudah mulai stagnan. Ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dalam situasi seperti ini pemerintah seharusnya bisa mengandalkan anggaran negara untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi setidaknya bisa sesuai target.

“Ada satu pilar yang bisa diharapkan menjadi stimulus melawan siklus (perlambatan ekonomi) itu, APBN. Biasanya APBN yang dipakai untuk menangkal dampak negatif dari luar,” kata Darmin.

Masalahnya, penyerapan APBN pemerintah saat ini juga bergerak lambat. Makanya hingga semester I tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya 4,9 persen. Jauh dari target APBN-P 2015 yang mencapai 5,7 persen. Dari sisi penerimaan perpajakan terlihat bahwa penerimaan pajak penghasilan non migas yang lebih rendah sari periode yang sama tahun lalu. Begitu pun dengan belanja kementerian yang terkait dengan infrastruktur, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan. Di sisi lain pemerintah justru menggenjot penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

“Kelihatannya Indonesia terlambat beraksi terhadap tendensi yang berlangsung,” ujarnya.